KOGASMA AHY as Commander of Kogasma led the efforts to carry victory for that Democratic Bash. From the 2019 legislative election, the Democratic Social gathering in several surveys is predicted to only be able to gain fewer than five p.c with the vote.
Layanan ini merupakan sarana layanan on the net bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
to Everyone Share the most effective from the Jakarta Article with buddies, relatives, or colleagues. As being a subscriber, you could gift 3 to five article content monthly that any one can study—no membership wanted! Log in
Impacts of family members entities on environmental disclosure: Analyzing the mediating job of earnings administration and board independence
Layanan ini merupakan sarana layanan on the web bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
You're employing a browser that may not supported by Facebook, so we have redirected you to a less complicated version to provde the greatest experience.
Soal mengejar goal 50 besar kota world wide, menurut Pramono, dapat dilakukan dengan membuka aktivitas bisnis dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia di Jakarta. Selain itu, dia juga memperkirakan bakal dibutuhkan dukungan politik untuk menuju fifty besar kota international ini.
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih position pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.
”Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih click here ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat,” kata Clarissa.
”Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan,” kata Alvin.
Lebih dari itu, pihaknya juga mengedukasi peserta pameran agar tak menentukan harga dengan melihat siapa yang membeli. “Misalnya ketika yang datang itu pejabat atau istri pejabat, harga langsung dinaikkan. Itu tak boleh, makanya di sini dipasang harga pas,” sebutnya.
As IDI’s Board prepares for its Assembly on 25 March 2021, we requested Dr. Pranomo a few questions about governance and what this means for being a completely new member on the Board.
Penghargaan ini diberikan kepada Agus atas dedikasinya dalam upaya pencegahan fraud dan penguatan transparansi di Indonesia. Penghargaan ini merupakan sebuah pencapaian yang semakin mengukuhkan reputasinya sebagai pejabat publik yang berintegritas tinggi.